Minggu, 24 April 2011

KREDIT MACET PERBANKAN



PENDAHULUAN

Berdasarkan  undang – undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992  tentang perbankan, yang dimaksudkan dengan kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam dan meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.” Masalah kredit macet adalah masalah krusial yang paling ditakuti oleh sebuah bank. Namun, bank tidak bisa menghindar dari kredit macet. Bank tanpa memiliki kredit macet bukanlah sebuah bank. Pegadaian pun mengalami kredit macet. Kredit macet merupakan resiko bisnis yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditanggung oleh perusahaan yang bergerak dibidang perkreditan.


ISI
           
Kredit macet adalah istilah awam mengenai pinjaman yang sudah sulit ditagih, sedangkan kalangan perbankan menggunakan istilah non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah. Adanya kredit macet, berarti nasabah peminjam tidak sanggup membayar atau melunasi sebagian atau seluruh utang/pinjaman/kewajibannnya sesuai dengan tenggang waktu dan jumlah nominal yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya, sebuah pijaman digolongkan macet, apabila debitur sudah tidak lagi membayar bunga dan atau angsurannya lebih dari 6 bulan sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI). Sedangkan dalam dunia bisnis, jangka waktu tunggakan lebih daripada 3 bulan sudah dianggap kredit macet, bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan.
Kredit macet disebabkan oleh sebagai berikut :
Ø  Error Omission (EO)
Kredit macet terjadi oleh karena adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Ø  Error Commussion
Kredit macet terjadi karena adanya pihak yang memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

Dan  adapun gejala-gejala kredit macet seorang debitur bank pada umumnya adalah :
1.      sering melakukan overdrafts (penarikan dana yang melampaui plafon kredit) ;
2.      banyak cek/giro bilyet yang ditolak ;
3.      sering melakukan penarikan cek/giro bilyet kosong ;
4.      beberapa kali memperpanjang jatuh tempo kredit yang seharusnya sudah dilunasi ;
5.      laporan keuangan tidak diserahkan sesuai jadwal ;
6.      adanya perubahan drastis dalam laporan keuangan atau telah terjadi kerugian operasional
7.      seringkali gonta-ganti akuntan publik ;
8.      adanya kelesuan bisnis yang tiba-tiba muncul ;
9.      pembatalan asuransi karena tak mampu bayar premi ;
10.  munculnya gugatan atau perkara di pengadilan ;
11.  adanya aktivitas tidak normal dari manajemen atau pemilik atau para manajernya seperti judi, foya-foya, alkohol berlebihan atau masalah narkoba atau poligami ;
12.  adanya perubahan susunan manajemen yang drastis ;
13.  adanya tunggakan pajak ;
14.  debitur sulit dihubungi atau selalu menghindar

Sedangkan masalah internal perusahaan sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain adalah :
¨      manajemen atau pemilik perusahaan tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam bisnisnya ;
¨      pemilik  terlalu banyak melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang bukan core business nya ;
¨      terjadi perubahan perilaku manajemen ;
¨      manajemen tidak bisa memenuhi komitmen pribadi ;
¨      manajemen tidak kompak dan sering bertengkar satu sama lain ;
¨      manajemen melanggar dan melalaikan perjanjian kredit ;
¨      pinjaman digunakan tidak sesuai dengan tujuan kredit (side streaming) ;
¨      laporan, catatan, pengendalian keuangannya morat-marit ;
¨      tidak ada regenerasi dari pemilik atau manajemen yang sekarang ;
¨      memasuki product lines baru yang berada diluar jangkauan keahlian mereka ;
¨      mempunyai keinginan dan ngotot untuk menjalankan spekulasi bisnis dan risiko yang tidak semestinya ;
¨      kebijakan harga (pricing policy) yang tidak realistis ;
¨      perlengkapan pabrik yang sudah kuno, tidak efisien dan tidak berfungsi lagi ;
¨      kehilangan product lines yang utama, franchises,hak distribusi, atau sumber supply ;
¨      kehilangan satu atau lebih pelanggan utama yang sehat keuangannya, apalagi jika ada konsentrasi atau ketergantungan kepada pelanggan-pelangan tersebut ;
¨      pembelian inventory yang bersifat spekulatif atau pembelian yang terlampau berlebihan ;
¨      menerima kontrak atau pesanan yang tidak mampu dipenuhi karena kurangnya produktivitas atau kapasitas produksi yang rendah ;
¨      menumpuknya persediaan barang yang rusak, ketinggalan zaman atau formula yang salah ;
¨      sering terjadi pemogokan atau tuntutan terhadap kesejahteraan pekerja.


MENCEGAH TIMBULNYA KREDIT MACET

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang artinya kepercayaan. Pihak kreditur akan memberikan pinjaman kepada debitur bilamana memiliki kepercayaan yang tinggi kepada calon debitur. Bila mana kepercayaan telah ada maka prosedur kredit bisa dijalankan dan prosedur ini sangat rumit, perlu ketelitian, kecermatan dalam membaca data-data calon peminjam. Saat ini banyak bank yang bangkrut, koperasi gulung tikar hal ini sebenarnya diakibatkan kurang hati hatinya seorang petugas kredit dalam melaksanakan prosedur serta kurang profesionalnya petugas itu sendiri yang dikarenakan ketidakmampuan soal hutang piutang.
Disamping petugas kredit yang kurang hati-hati dalam memberi kredit ke debitur juga pihak manajemen yang kurang memahami mengenai manajemen resiko kredit sehingga menimbulkan kredit macet. Manajemen hanya percaya kepada petugas kredit dan hanya melihat jaminan kredit mencukupi apa tidak dan bila jaminan kredit sangat mencukupi, manajemen langsung menyetujui permohonan kredit tersebut. Hal-hal demikianlah termasuk salah satu bagian yang menyebabkan banyaknya kredit macet yang berakibat bangkrutnya usaha simpan-pinjam dan ditutupnya bank oleh Bank Indonesia.
Prinsip prinsip utama dari perkreditan adalah 5C dan prinsip ini harus dipegang dan di mengerti serta dilaksanakan oleh petugas kredit. Prinsip 5C yaitu:
¨      Caracter/Karakter atau watak dari pribadi calon debitur harus dimengerti, bila
karakternya jelek dan dimata masyarakat memiliki nilai negatif maka hendaknya kredit ditolak.
¨      Collateral/Jaminan yang dimiliki oleh calon debitur harus diteliti dengan cermat apakah jaminan tersebut milik sendiri atau milik orang lain dan apakah jaminan tidak tersangkut masalah hukum serta berapa nilai jaminan.
¨      Capacit, bagaimana kapasitas calon debitur dalam mengatur keuangannya, bagaimana keuntungan yang diperoleh setelah memperoleh pinjaman dan mampukah calon debitur dalam melakukan pembayaran atas kredit yang diberikan.
¨      Capital, berapa besar modal keuangan dari calon debitur, apakah modal yang dimiliki benar-benar milik sendiri atau modalnya berupa modal kerjasama.
¨      Condition, bagaimana kondisi usaha calon debitur saat ini, apakah memiliki prospek yang bagus di kemudian hari, apakah usahanya dalam bentuk musiman atau tidak dan bagaimana usahanya dihubungkan dengan kondisi ekonomi saat
ini.

Prinsip dasar diatas adalah prinsip awal sebelum pencairan kredit walaupun sebenarnya banyak aspek lain yang mendukung dan sangat berpengaruh terhadap analisa dan hal tersebut sangat umum dilakukan namun demikian hal diatas hanya sebagai filter awal.  Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau macet adalah setelah pencairan kredit, dimana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan kita hadapi sampai
pelunasannya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan prmohonan kredit.

Langkah-langkah praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah:
Ø  Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur
Ø  Ikuti prosedur pembeian kredit secara benar
Ø  Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan kepada petugas yang lain
Ø  Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberi kredit
Ø  Lengkapi terlebih dulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan dan jangan percaya janji janji debitur.
Ø  Petugas kredit memiliki feeling tersendiri atas analisa data calon debitur serta memantau perkembangan pembayaran angsuran setiap bulannya. Apabila terjadi kelambatan segera dicari penyebabnya.
Ø  Minta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang
memiliki usaha.
Ø  Bila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan hendaknya cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
Ø  Jangan pernah merasa ingin membantu calon debitur dan mengharapkan imbalan dari calon debitur.
Ø  Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

Contoh Bank yang mengalami kredit macet

Data Statistik Perbankan Bank Indonesia mencatat hingga akhir 2010, total kredit macet perbankan di Indonesia sebesar Rp28,4 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 3% dibandingkan akhir tahun 2009. Kredit macet ini hanya 1,6% dari total kredit bank selama 2010 yang mencapai Rp1.765,84 triliun.

Kredit macet ini masuk ke dalam komponen kredit bermasalah atau non performing loan perbankan, yang hingga akhir 2010, jumlahnya mencapai Rp45,24 triliun atau sebesar 2,56%. Sepanjang 2010, sektor yang menyumbang rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) terbesar adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan nilai Rp12,662 triliun, atau mengalami grafik kenaikan 3,3% dibanding tahun 2009 hanya Rp 12,25 triliun. Sektor ini menyumbang 27,98% dari total kredit bermasalah perbankan.

Kenaikan kredit bermasalah di sektor perdagangan, hotel dan restoran ini terjadi pada bank swasta (BUSN devisa), swasta non-devisa, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank campuran. BI mengungkapkan kenaikan NPL terbesar ada pada bank swasta non devisa. Di golongan bank ini, NPL sektor perdagangan, restoran, dan hotel per Desember 2010 naik 86.9% menjadi Rp 316 miliar. Padahal, tahun 2009 hanya Rp 169 miliar.

Pada bank swasta devisa, NPL sektor perdagangan, hotel dan resto mencapai Rp 4,98 triliun, atau naik 5,2% dibanding 2009 sekitar Rp 4,73 triliun. Kenaikan NPL ini juga terjadi di BPD sebesar 28,3% menjadi Rp 856 miliar. Tahun 2009, kredit bermasalah sektor ini hanya Rp 667 miliar. Pada bank campuran, kenaikan kredit bermasalah sektor perdagangan cs ini relatif kecil, sebesar 0,6% menjadi Rp 320 miliar, dibanding tahun 2009 sebesar Rp 318 miliar. BI juga mengemukakan kredit macet sektor manufaktur mencapai Rp10,238 triliun.

Bank Victoria mengalami lonjakan kredit macet alias non performing loan (NPL) karena Mandala mengantongi kredit dari Bank Victoria sebesar Rp 49,9 miliar. Sebenarnya, Bank Victoria mengucurkan kredit ke Mandala Airlines sebesar Rp 85 miliar tahun 2007 yang merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi dengan yield 16%. Kredit itu jatuh tempo pada November 2010.
Namun, hingga batas waktu, Mandala baru membayar cicilan utang sebesar Rp 35,1 miliar. Bahkan, dua bulan sebelum jatuh tempo, Mandala mulai kesulitan membayar cicilan utang. Walhasil, NPL Bank Victoria makin menggemuk. Berdasarkan laporan keuangan perSeptember 2010, kredit macet Victoria mencapai Rp 124,58 miliar. Dengan penambahan kredit macet dari Mandala saja, total jumlah kredit macet menjadi Rp 174,48 miliar. Sementara, total kredit pada kuartal III itu sekitar Rp 3,22 triliun.
Jumlah tersebut memang besar, karena mencapai 5,4% dari total kredit. Namun, manajemen Bank Victoria tidak khawatir. Ini lantaran, Bank Victoria telah mengantongi agunan aset-aset Mandala.
Total aset agunan mencapai Rp 145,6 miliar, berupa gedung kantor dan perumahan karyawan Mandala yang tersebar di berbagai kota, seperti di Jakarta, Surabaya, Padang, Medan, dan Manado.

Bank Mandiri  merupakan salah satu bank yang mengalami kasus kredit macet dalam jumlah besar. Bahkan banyak pihak yang menyatakan kalau kasus yang terjadi di Bank Mandiri ini merupakan kasus korupsi. Kasus Bank Mandiri, yang merupakan BUMN diawali penyelidikan terhadap kredit macet dari empat perusahaan yakni PT Lativi Media Karya, PT Siak Zamrud Pusako, PT Cipta Graha Nusantara, dan PT Artha Bhama Textindo yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun. Berdasarkan audit BPK, setidaknya 24 kredit yang disalurkan Bank Mandiri senilai Rp2 triliun lebih macet. Pengucuran kredit tersebut diduga diwarnai kolusi antara pejabat Bank Mandiri dan debitur. Hal ini terindikasi dari adanya permohonan kredit yang semula dinyatakan tidak layak, namun kredit tetap dikucurkan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap direksi Bank Mandiri dimaksudkan untuk menguak keterlibatan mereka dalam pengucuran kredit tersebut. Bahkan kasus pengucuran kredit macet Bank Mandiri sebesar Rp160 miliar kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN), pada 25 Oktober 2002, yang ditangani Kejaksaan Agung hingga kini kasusnya masih terkatung-katung.



Bank NTT, mengalami kredit macet dalam proyek pengadaan 130 traktornya. kredit macet tersebut terjadi di Bank NTT Cabang Manggarai. Kredit macet itu terjadi, karena pihak kontraktor belum membayar tunggakan sesuai jadwal yang disepakati.

Kendati telah terjadi kredit macet, Bank NTT tetap meyakini proyek tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi kredit yang macet tersebut nilainya masih di bawah kredit macet yang pernah Bank NTT alami. Bukan berarti Rp 5 miliar itu jumlahnya sedikit, tapi sebelum-sebelumnya Bank NTT pernah mengalami kredit macet lebih dari nilai itu. Hanya saja, semuanya bisa diselesaikan. Karena itu, Bank NTT percaya kontraktor akan menyelesaikan tunggakannya. Dan, itu sudah menjadi tugas Bank NTT untuk menyelesaikan kredit-kredit yang macet
sebenarnya kredit macet tersebut mestinya tidak perlu dipolemikkan, karena kontraktor memiliki agunan yang bisa menutupi kredit yang macet itu. Hanya saja, tetap mengedepankan cara-cara yang profesional dan sesuai manajemen perbankan, dalam menyelesaikan kredit macet ini. Dengan agunan tersebut, Bank NTT tidak lantas seenaknya meminta atau menyuruh kontraktor itu mengambil agunannya. Tetapi Bank NTT tawarkan solusi-solusi terbaik, sehingga masalah ini bisa terselesaikan.

Berdasarkan informasi yanng diperoleh proyek pengadaan traktor di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya akan merugikan petani, dan dugaan kerugian negara tapi juga memacetkan kredit di Bank NTT. Bank milik pemerintah povinsi/kabupaten/kota di NTT terancam mengalami kredit macet senilai Rp 5 miliar di Cabang Manggarai.

Kejadian itu berawal dari adanya keharusan bagi kontraktor PT Sinar Abadi Rejeki untuk menggunakan jasa bank sebagai lembaga penjamin kredit. Dalam perjalanan dana 20 persen yang dibayarkan kepada kontraktor tidak pernah disetor ke bank.

Dan dana tersebut juga tidak disetor ke pihaknya penyedia barang. Karena itu traktor yang seharusnya sudah ada di Kupang (NTT) belum juga ada. Kasus ini sendiri sementara menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejati NTT. Proyek yang mestinya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT justru dialihkan ke BKP2 NTT. Ironisnya, proyek yang telah berakhir masa kerja terhitung 28 Desember 2010 malah diperpanjang tanpa disertai perpanjangan komitmen pelaksana pada kontraktor.

Apalagi perpanjangan masa kontrak selama 45 hari yakni lebih lama dari masa kontrak yang hanya 30 hari. Proyek yang dikerjakan PT Sinar Abadi Rejeki ini diduga telah merugikan keuangan negara Rp 4 miliar lebih. Kerugian negara ini bersumber dari dugaan mark up harga pembelian 130 unit traktor di PT Traktor Nusantara (Traknus). Daftar harga traktor yang diperoleh Timor Express ketiga jenis traktor yakni massey ferguson (MF) 460 ISO 105 hp (traktor besar) senilai Rp 387.000.000 (per unit) jadi 10 unit traktor harganya Rp 3.870.000.000,- bersama disc harrow, displow,ridger dan gandengan senilai Rp 114.000.000 jadi 10 unit totalnya senilai Rp 1.140.000.000.

Sementara harga traktor massey ferguson (MF) 440 ISO 82 hp (traktor sedang) senilai Rp 324.000.000 (per unit) jadi 10 unit totalnya senilai Rp 3.240.000.000 bersama disc harrow, disc plow, ridger dan gandengan senilai Rp 114.000.000 jadi 10 unit totalnya senilai Rp 1.140.000.000,-. Harga hand tractor quick G1000 boxer merk Kubota dan kelengkapannya senilai Rp 16.500.000 per unit sehingga total 110 unit harganya Rp 1.815.000.000,-. Jadi dari pembelian tiga item pekerjaan ini baik 10 unit traktor besar dan 10 traktor sedang beserta kelengkapannya serta 110 unit hand tractor hanya senilai Rp 11.205.000.000,- dari nilai proyek senilai Rp 16.448.000.000 . (rsy) 



PENYELESAIAN KREDIT MACET
Penggolongan kualitas kredit menurut SK Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada Pasal 4 terdiri atas Kredit Lancar (pass), Kredit Dalam Perhatian Khusus (special mention), Kredit Kurang Lancar (substandard), Kredit Diragukan (doubtful) dan Kredit Macet. Dan kriteria sebagai kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Pengecualian kriteria tersebut apabila kredit dinilai mengandung aspek pidana oleh instansi berwenang. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.
Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
  1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
  2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
  3. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a.  penurunan suku bunga Kredit;
b.  perpanjangan jangka waktu Kredit;
c.  pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d.  pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e.  penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f.  konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.
Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.


PENUTUP

Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :
o   Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.
o   Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar